petropolisinc.org – Dalam upaya mencapai target zero over dimension over loading (ODOL), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan sembilan rencana aksi nasional. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta pada Senin lalu, yang menandai langkah baru setelah isu ODOL tertunda selama 16 tahun.
Sembilan rencana aksi yang dipresentasikan mencakup berbagai langkah strategis. Pertama, integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Kedua, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai. Ketiga, pengaturan kelas jalan dan penyelenggaraan jalan khusus untuk logistik. Keempat, meningkatkan daya saing distribusi logistik melalui angkutan multimoda.
Diiringi dengan pemberian insentif bagi badan usaha yang mematuhi kebijakan zero ODOL serta kajian dampak penerapan kebijakan ini terhadap perekonomian dan inflasi. Penekanan juga diberikan pada perlindungan tenaga kerja, terutama terkait upah dan jaminan sosial. Deregulasi peraturan untuk memperkuat penegakan kebijakan menjadi langkah keenam, diikuti oleh pembentukan komite kerja untuk mempercepat konektivitas nasional.
Rencana aksi ini tertuang dalam rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Targetnya, kebijakan ini bisa diterapkan secara efektif mulai 1 Januari 2027. Menko AHY mengajak semua pihak, termasuk media, untuk mensosialisasikan kebijakan ini guna membantu masyarakat memahami manfaatnya bagi keselamatan dan ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menekankan pentingnya implementasi aturan ODOL untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, mengingat peraturan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.