Mendagri Ajak Pemda Aktif Salurkan Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan

petropolisinc.org – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung daya beli masyarakat serta ketahanan pangan nasional. Tito mengingatkan bahwa daerah harus berkolaborasi dengan cabang Bulog setempat untuk mendukung penyaluran beras SPHP.

Menurut Mendagri, Bulog dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu digerakkan sebagai penyangga harga beras di setiap daerah. Ia menekankan, kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan Bulog serta BUMD pangan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar. Dalam inspeksi mendadak di Pasar Rau, Serang, Banten, Tito menemukan bahwa harga beras relatif stabil akibat intervensi dari Bulog, yang menjual beras SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram.

Beras SPHP merupakan produk yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan rencana penyaluran mencapai 1,3 juta ton antara Juli dan Desember 2025. Harga beras ini diatur sesuai zona, misalnya Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 dan Rp13.500 untuk zona 3.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menambahkan bahwa pemerintah daerah bisa berfungsi sebagai stabilisator harga. Ia mendorong pemda untuk meminta operasi pasar pada situasi kelangkaan atau jika terjadi kenaikan harga beras lebih dari 5 persen dalam dua minggu. Namun, langkah ini memerlukan persetujuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Khudori juga menyarankan agar pemda aktif mengelola beras petani lokal untuk menjaga cadangan pangan dan berperan sebagai pengawas dalam penyaluran beras, memberi peringatan terhadap indikasi penyelewengan. Dengan langkah dan anggaran yang cukup, daerah dapat lebih mandiri dalam pengelolaan pangan.