Prabowo Tegaskan Ganti Dirinya Harus Tunggu Hingga 2029

petropolisinc.org – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan melakukan reformasi dalam berbagai sektor pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi dengan jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (21/3/2026). Prabowo menggarisbawahi pentingnya mengikuti mekanisme konstitusi dalam pergantian kepemimpinan.

Dalam diskusinya, Prabowo merespons pertanyaan mengenai insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menekankan, “Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini, apalagi jika itu dilakukan oleh aparat?” Ia juga mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan di kalangan aparat negara.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan masalah yang terjadi di dalam instansi pemerintahan, termasuk keberadaan fenomena “deep state.” Ia mencatat adanya pejabat setingkat direktur jenderal yang berani menentang keputusan menteri. “Kita menemukan deep state, ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita copot. Ada yang merasa untouchable,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti adanya lembaga yang merasa tidak perlu diaudit, menegaskan bahwa upaya reformasi yang dilakukan bukanlah hal yang sederhana. “Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi ini tugas saya, saya dilantik untuk itu, dan saya bersihkan,” tegasnya.

Pernyataan ini menunjukkan tekad Prabowo untuk mengatasi tantangan dalam pemerintahan, serta menegakkan keadilan dan transparansi. Melihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya diambil dalam reformasi ini akan menjadi perhatian penting bagi publik dan para pengamat politik.