DKI Diminta Bentuk Tim Khusus Tanggulangi Potongan DBH RAPBD 2026

petropolisinc.org – DPRD DKI Jakarta menyoroti perlunya pembentukan tim khusus oleh Pemprov DKI untuk menyisir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 setelah terjadi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Dalam rapat yang dilakukan di Jakarta, anggota DPRD Justin Adrian Untayana menegaskan pentingnya tim ini untuk mengevaluasi 251 ribu item dalam pos belanja tahunan DKI yang awalnya diperkirakan sebesar Rp95 triliun, kini menjadi Rp79 triliun.

Justin menjelaskan bahwa pengurangan pendapatan tersebut akan berimbas pada pemotongan berbagai pengeluaran dalam RAPBD. Ia menyatakan bahwa Gubernur Pramono Anung dihadapkan pada tantangan berat untuk mengelola anggaran yang kini harus disesuaikan dengan situasi keuangan yang sulit. Untuk itu, dibentuknya tim khusus dapat membantu mendeteksi potensi pemborosan dalam anggaran.

Selain itu, Justin mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih transparan dengan membuka rencana belanja kepada publik melalui laman resmi. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawasi pengeluaran Pemprov, sehingga proses anggaran dapat berlangsung secara akuntabel. Ia menyebutkan pengalaman sebelumnya dalam rapat pembahasan APBD Perubahan, di mana terdapat rencana pembelian tiga unit server oleh Dinas Perpustakaan senilai Rp1,7 miliar per unit, yang menurut penelusuran mandiri sebanding dengan harga pasar yang jauh lebih rendah.

Justin mengingatkan bahwa situasi pemangkasan anggaran ini mengharuskan Pemprov untuk melakukan perhitungan yang lebih teliti agar tidak terjadi pemborosan, terutama di tengah kondisi keuangan yang ketat. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan RAPBD demi kepentingan masyarakat.